Anggaran Dasar IPM

ANGGARAN DASAR

IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH

BAB I

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama dan Tempat Kedudukan

1. Organisasi ini bernama Ikatan Pelajar Muhammadiyah disingkat IPM, yang didirikan di

Surakarta pada tanggal 5 Shafar 1381 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 18 Juli 1961

Miladiyah.

2. Ikatan Pelajar Muhammadiyah berkedudukan di Pimpinan Pusat.

BAB II

ASAS, IDENTITAS, LAMBANG, DAN SEMBOYAN

Pasal 2

Asas

Ikatan Pelajar Muhammadiyah berasaskan Islam.

Pasal 3

Identitas

Ikatan Pelajar Muhammadiyah adalah Organisasi Otonom Muhammadiyah, merupakan gerakan

Islam, dakwah amar makruf nahi munkar di kalangan pelajar, berakidah Islam dan bersumber

pada Al-Qur‘an dan As-Sunnah.

Pasal 4

Lambang

Lambang Ikatan Pelajar Muhammadiyah adalah segi lima berisi runcing di bawah yang

merupakan deformasi bentuk pena dengan jalur besar tengah runcing di bawah berwarna kuning,

diapit oleh dua jalur berwarna merah dan dua jalur berwarna hijau dengan matahari bersinar

sebagai keluarga Muhammadiyah di mana tengah bulatan matahari terdapat gambar buku dan

tulisan Al-Qur’an surat Al-Qolam ayat 1 dan tulisan IPM di bawah matahari.

Pasal 5

Semboyan

Nuun Walqalami Wama Yasyturuun yang

berarti : Nuun, demi pena dan apa yang dituliskannya.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA USAHA

Pasal 6

Maksud dan Tujuan

Terbentuknya pelajar muslim yang berilmu, berakhlak mulia, dan terampil dalam rangka

menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam sehingga terwujud masyarakat Islam

yang sebenar-benarnya.

Pasal 7

Usaha

1. Menanamkan kesadaran beragama Islam, memperteguh iman, menertibkan peribadatan

dan mempertinggi akhlak karimah.

2. Mempergiat dan memperdalam pemahaman agama Islam untuk mendapatkan kemurnian

dan kebenaran-Nya.

3. Memperdalam, memajukan, dan meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial dan

budaya.

4. Membimbing, membina, dan menggerakkan anggota guna meningkatkan fungsi dan peran

IPM sebagai kader persyarikatan, umat, dan bangsa dalam menunjang pembanguan

manusia seutuhnya menuju masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

5. Meningkatkan amal shalih dan kepedulian terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

6. Segala usaha yang tidak menyalahi ajaran Islam dengan mengindahkan hukum dan falsafah

yang berlaku.

BAB IV

BASIS MASSA

Pasal 8

Basis Massa

Basis massa Ikatan Pelajar Muhammadiyah adalah pelajar.

Pasal 9

Pengertian Pelajar

Pelajar adalah kelas sosial tertentu yang menuntut ilmu secara terus menerus serta memiliki hak

dan kewajiban dalam bidang pendidikan.

BAB V

KEANGGOTAAN, KADER, DAN SIMPATISAN

Pasal 10

Anggota

1. Anggota IPM adalah:

a. Pelajar muslim yang belajar di sekolah Muhammadiyah dan non-Muhammadiyah

setingkat SMP dan atau SMA.

b. Pelajar muslim yang berusia minimal 12 tahun dan maksimal 21 tahun.

c. Mereka yang pernah menjadi anggota sebagaimana ketentuan huruf a dan b, yang

diperlukan oleh organisasi dengan usia maksimal 24 tahun.

d. Anggota sebagaimana tersebut dalam huruf c di atas yang karena terpilih menjadi

pimpinan bisa diperpanjang keanggotaannya sampai masa jabatannya selesai.

2. Hak dan kewajiban serta peraturan lainnya tentang keangotaan diatur dalam Anggaran

Rumah Tangga.

Pasal 11

Kader

1. Kader IPM adalah anggota yang telah mengikuti perkaderan Taruna Melati serta mampu

dan pernah menjadi penggerak inti ikatan.

2. Ketentuan lain tentang kader dan kekaderan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 12

Simpatisan

1. Simpatisan adalah mereka yang menyetujui maksud dan tujuan IPM tetapi tidak memenuhi

syarat sebagai anggota.

2. Ketentuan lain tentang simpatisan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI

SUSUNAN, PEMBENTUKAN, PELEBURAN, PEMEKARAN,

DAN PENETAPAN ORGANISASI

Pasal 13

Susunan Organisasi

1. Ranting adalah kesatuan anggota-anggota dalam satu sekolah atau madrasah atau pondok

pesantren atau desa/kelurahan atau masjid atau panti asuhan.

2. Cabang adalah kesatuan ranting-ranting di tingkat Kecamatan.

3. Daerah adalah kesatuan cabang-cabang di tingkat Kabupaten/Kota.

4. Wilayah adalah kesatuan daerah-daerah di tingkat Provinsi.

5. Pusat adalah kesatuan wilayah-wilayah dalam negara.

Pasal 14

Penetapan Organisasi

1. Penetapan Wilayah dan Daerah dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh

Pimpinan Pusat.

2. Penetapan Cabang dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan

Wilayah.

3. Penetapan Ranting dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan Daerah.

Pasal 15

Pembentukan, Peleburan, dan Pemekaran

Pembentukan, peleburan, dan pemekaran organisasi diatur dengan pedoman yang ditetapkan

oleh Pimpinan Pusat.

BAB VII

PIMPINAN

Pasal 16

Pimpinan Pusat

1. Pimpinan Pusat adalah pimpinan tertinggi yang memimpin IPM secara keseluruhan.

2. Pimpinan Pusat dipilih dan ditetapkan oleh Muktamar dengan surat keputusan Pimpinan

Pusat IPM.

3. Perubahan dan penambahan personil (Reshuffle) Pimpinan Pusat menjadi wewenang

Pimpinan Pusat dilaksanakan dalam pleno pimpinan di mana menjamin adanya peningkatan

efisiensi dan penyegaran jalannya kepemimpinan dan ditetapkan dengan surat keputusan.

Pasal 17

Pimpinan Wilayah

1. Pimpinan Wilayah adalah pimpinan dalam wilayah dan melaksanakan kepemimpinan di wilayahnya.

2. Pimpinan Wilayah dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Wilayah dengan surat keputusan

pimpinan di atasnya.

3. Pimpinan Wilayah karena jabatannya adalah menjadi wakil Pimpinan Pusat dan Wilayahnya.

4. Perubahan dan penambahan personal (Reshuffle) Pimpinan Wilayah menjadi wewenang

Pimpinan Wilayah dilaksanakan dalam pleno pimpinan di mana menjamin adanya

peningkatan efisiensi dan penyegaran jalannya kepemimpinan dan ditetapkan dengan surat

keputusan pimpinan di atasnya.

Pasal 18

Pimpinan Daerah

1. Pimpinan Daerah adalah pimpinan dalam daerah dan melaksanakan kepemimpinan di

daerahnya.

2. Pimpinan Daerah dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Daerah dengan surat keputusan

pimpinan di atasnya.

3. Pimpinan Daerah karena jabatannya adalah menjadi wakil Pimpinan Wilayah di daerahnya.

4. Perubahan dan penambahan personal (Reshuffle) Pimpinan Daerah menjadi wewenang

Pimpinan Daerah dilaksanakan dalam pleno pimpinan di mana menjamin adanya

peningkatan efisiensi dan penyegaran jalannya kepemimpinan dan ditetapkan dengan surat

keputusan pimpinan di atasnya.

Pasal 19

Pimpinan Cabang

1. Pimpinan Cabang adalah pimpinan dalam cabang dan melaksanakan kepemimpinan di

Cabangnya.

2. Pimpinan Cabang dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Cabang dengan surat

keputusan pimpinan di atasnya.

3. Pimpinan Cabang karena jabatannya adalah menjadi wakil Pimpinan Daerah di cabangnya.

4. Perubahan dan penambahan personal (Reshuffle) Pimpinan Cabang menjadi wewenang

Pimpinan Cabang dilaksanakan dalam pleno pimpinan di mana menjamin adanya

peningkatan efisiensi dan penyegaran jalannya kepemimpinan dan ditetapkan dengan surat

keputusan pimpinan di atasnya.

Pasal 20

Pimpinan Ranting

1. Pimpinan Ranting adalah pimpinan dalam ranting dan melaksanakan kepemimpinan di

rantingnya.

2. Pimpinan Ranting dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Ranting dengan surat

keputusan pimpinan di atasnya.

3. Pimpinan Ranting karena jabatannya adalah menjadi wakil Pimpinan Cabang di rantingnya.

4. Penambahan dan perubahan personal (Reshuffle) Pimpinan Ranting menjadi wewenang

Pimpinan Ranting dilaksanakan dalam pleno pimpinan di mana menjamin adanya

peningkatan efisiensi dan penyegaran jalannya kepemimpinan dan ditetapkan dengan surat

keputusan pimpinan di atasnya.

Pasal 21

Pemilihan Pimpinan

1. Pemilihan Pimpinan dapat dilakukan secara langsung atau dengan menunjuk formatur atas dasar keputusan musyawarah masing-masing.

2. Syarat anggota pimpinan dan cara pemilihan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 22

Pergantian Pimpinan

1. Pergantian Pimpinan IPM yang telah habis masa jabatannya, tetap menjalankan tugasnya

sampai dilakukan serah terima dengan pimpinan yang baru.

2. Serah terima jabatan dilakukan pada saat pelantikan pimpinan yang baru.

3. Setiap pergantian Pimpinan IPM harus menjamin adanya peningkatan efisiensi dan

penyegaran jalannya kepemimpinan dengan memasukkan tenaga kader.

Pasal 23

Masa Jabatan Pimpinan

1. Masa jabatan Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, dan Pimpinan Cabang

selama 2 tahun. Sedangkan Pimpinan Ranting selama 1 tahun.

2. Jabatan Ketua Umum di setiap level struktur dijabat maksimal satu kali masa jabatan.

3. Jabatan anggota pimpinan di setiap level struktur maksimal selama dua kali periode secara

berturut-turut.

4. Serah terima jabatan Pimpinan Pusat dapat dilakukan pada saat Muktamar telah

menetapkan dan mengesahkan Pimpinan Pusat yang baru. Sedangkan serah terima jabatan

Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting dilakukan

setelah disahkan oleh pimpinan di atasnya.

Pasal 24

Perangkapan Jabatan

1. Rangkap jabatan dengan organisasi politik dan/atau organisasi massa yang berafiliasi

dengan organisasi politik adalah dilarang.

2. Rangkap jabatan dalam IPM, Organisasi Otonom Muhammadiyah, dan kepemudaan lainnya

hanya dapat dibenarkan setelah mendapat izin dari pimpinan yang bersangkutan.

3. Rangkap jabatan dengan organisasi kepelajaran lainnya adalah dilarang.

Pasal 25

Ketentuan Luar Biasa

Dalam hal luar biasa yang terjadi berkenaan dengan ketentuan pada pasal 16 sampai dengan

pasal 24 di atas, Pimpinan Pusat dapat mengambil keputusan lain.

BAB VIII

LEMBAGA IPM

Pasal 26

Lembaga IPM

1. Pimpinan IPM dapat membentuk lembaga IPM.

2. Lembaga IPM adalah badan pembantu pimpinan yang melaksanakan hal-hal yang tidak

dapat ditangani langsung oleh pimpinan dalam hal pelaksanaan dan pengembangan

operasional program.

3. Hal-hal lain mengenai lembaga IPM diatur dalam aturan Pimpinan IPM.

BAB IX

PERMUSYAWARATAN

Pasal 27

Muktamar

1. Muktamar adalah permusyawaratan tertinggi dalam ikatan yang diselenggarakan oleh dan

atas tanggung jawab Pimpinan Pusat.

2. Muktamar diselenggarakan setiap 2 (dua) tahun sekali.

3. Acara dan ketentuan lain tentang Muktamar diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 28

Muktamar Luar Biasa

(MLB)

1. Muktamar Luar Biasa adalah Muktamar yang diselenggarakan apabila keberadaan ikatan

dalam bahaya dan/atau terancam dibubarkan yang Konpiwil tidak berwenang untuk

memutuskan dan tidak dapat ditangguhkan sampai Muktamar berikutnya.

2. Muktamar Luar Biasa diadakan oleh Pimpinan Pusat atas Keputusan Konpiwil.

3. Ketentuan mengenai Muktamar Luar Biasa diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 29

Konferensi Pimpinan Wilayah

(Konpiwil)

1. Konferensi Pimpinan Wilayah adalah permusyaratan tertinggi ikatan setelah Muktamar yang

diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Pusat.

2. Konferensi Pimpinan Wilayah diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu

periode.

3. Acara dan ketentuan lain tentang Konpiwil diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 30

Musyawarah Wilayah

(Musywil)

1. Musyawarah Wilayah adalah permusyawaratan tertinggi di tingkat wilayah yang

diselenggarakan oleh dan atas tangung jawab Pimpinan Wilayah.

2. Musyawarah Wilayah diselenggarakan setiap 2 (dua) tahun sekali.

3. Acara dan ketentuan lain tentang Musywil diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 31

Konferensi Pimpinan Daerah

(Konpida)

1. Konferensi Pimpinan Daerah adalah permusyawaratan tertinggi tingkat wilayah setelah

Musyawarah Wilayah yang diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab Pimpinan

Wilayah.

2. Konferensi Pimpinan daerah diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu priode.

3. Acara dan ketentuan lain tentang Konpida diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 32

Musyawarah Daerah

(Musyda)

1. Musyawarah Daerah adalah permusyaratan tertinggi di tingkat daerah yang diselenggarakan

oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Daerah.

2. Musyawarah daerah diselenggarakan setiap 2 (dua) tahun sekali.

3. Acara dan ketentuan lain tentang Musyda diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 33

Konferensi Pimpinan Cabang

(Konpicab)

1. Konferensi Pimpinan Cabang adalah permusyawaratan tertinggi di tingkat daerah setelah

Musyda, yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Daerah.

2. Konferensi Pimpinan Cabang diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu atau

dua tahun dalam satu periode.

3. Acara dan ketentuan lain tentang Konpicab diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 34

Musyawarah Cabang

(Musycab)

1. Musyawarah Cabang adalah permusyawaratan tertinggi di tingkat Cabang yang

diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Cabang.

2. Musyawarah Cabang diselenggarkan setiap 1 (satu) tahun sekali.

3. Acara dan ketentuan lain tentang Musycab diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 35

Musyawarah Ranting

(Musyran)

1. Musyawarah Ranting adalah permusyawaratan tertinggi di tingkat ranting yang

diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab Pimpinan Ranting.

2. Musyawarah Ranting di selenggarakan setiap 1 (satu) tahun sekali.

3. Acara dan ketentuan lain tentang Musyran diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 36

Keabsahan dan Keputusan Permusyawaratan

1. Permusyawaratan dapat berlangsung tanpa memandang jumlah yang hadir, asal yang

bersangkutan telah diundang secara sah.

2. Keputusan permusyawaratan diusahakan diambil berdasarkan musyawarah mufakat dan

apabila tidak tercapai diambil dengan pemungutan suara maka putusan dengan suara

terbanyak mutlak.

3. Keputusan Muktamar berlaku setelah diberitahukan kepada Pimpinan Pusat

Muhammadiyah dan ditanfidzkan oleh Pimpinan Pusat IPM.

4. Keputusan Musywil, Musyda, dan Musycab berlaku setelah diberitahukan kepada Pimpinan

Muhammadiyah setingkat dan disahkan oleh pimpinan di atasnya.

5. Keputusan Musyran berlaku setelah diberitahukan kepada pimpinan sekolah atau Pimpinan

Ranting Muhammadiyah setempat dan disahkan oleh pimpinan di atasnya.

6. Keputusan Konpiwil, Konpida, dan Konpicab berlaku setelah ditanfidzkan oleh Pimpinan

yang bersangkutan dan diberitahukan kepada Pimpinan Muhammadiyah setingkat.

Pasal 37

Tanfidz

1. Tanfidz adalah pernyataan berlakunya keputusan Muktamar, Konpiwil, Musywil, Konpida,

Musyda, Konpicab, dan Musyran.

2. Keputusan Muktamar dan Konferensi Pimpinan Wilayah dan rapat pimpinan berlaku sejak

ditanfidzkan oleh Pimpinan Pusat dan diberitahukan kepada Pimpinan Pusat

Muhammadiyah.

3. Keputusan Musywil, Konpida, Musyda, Konpicab, dan Musyran, serta rapat pimpinan

berlaku setelah ditanfidzkan oleh pimpinan masing-masing tingkatan setelah mendapat

pengesahan dari pimpinan di atasnya dan diberitahukan kepada pimpinan Muhammadiyah

di masing-masing tingkatan.

4. Tanfidz bersifat redaksional, mempertimbangkan kemaslahatan dan tidak bertentangan

dengan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPM.

BAB X

RAPAT

Pasal 38

1. Rapat dibedakan menjadi dua jenis: Rapat Pimpinan dan Rapat Kerja.

2. Ketentuan lain mengenai rapat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI

KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 39

Pengertian

Keuangan dan Kekayaan IPM adalah semua harta benda yang diperoleh dari sumber yang sah

dan halal serta digunakan untuk kepentingan pelaksanaan organisasi.

Pasal 40

Sumber

Keuangan IPM diperoleh dari:

1. Iuran Anggota.

2. Uang Pangkal.

3. Bantuan rutin dari Pimpinan Muhammadiyah setingkat.

4. Sumber lain yang halal dan tidak mengikat.

Pasal 41

Pengolalan dan Pengawasan

Ketentuan mengenai pengelolaan dan pengawasan keuangan dan kekayaan diatur dalam

Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII

LAPORAN

Pasal 42

Laporan

1. Pimpinan IPM semua tingkatan wajib membuat laporan perkembangan organisasi, laporan

pertanggungjawaban, laporan kebijakan dan keuangan disampaikan kepada

permusyawaratan masing-masing tingkatan.

2. Ketentuan lain tentang laporan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIII

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 43

Anggaran Rumah Tangga

1. Anggaran Rumah Tangga menjelaskan Anggaran Dasar dan mengatur segala sesuatu yang

belum diatur dalam Anggaran Dasar ini.

2. Anggaran Rumah Tangga dibuat oleh Pimpinan Pusat berdasarkan Anggaran dasar yang

disahkan oleh Muktamar atau Konpiwil.

BAB XIV

PEMBUBARAN

Pasal 44

Pembubaran

1. Pembubaran Ikatan Pelajar Muhammadiyah menjadi wewenang Muktamar atau Muktamar

Luar Biasa IPM.

2. Pembubaran IPM ditetapkan oleh Tanwir atau Muktamar Muhammadiyah atau usulan PP

Muhammadiyah.

3. Sesudah Ikatan Pelajar Muhammadiyah bubar, segala hak miliknya menjadi hak milik

Muhammadiyah.

BAB XV

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 45

Perubahan Anggaran Dasar

1. Anggaran Dasar hanya dapat diubah di forum Muktamar.

2. Perubahan Anggaran Dasar dinyatakan sah apabila diputuskan oleh sekurang-kurangnya

atas persetujuan 2/3 jumlah peserta Muktamar yang hadir.

3. Rencana perubahan Anggaran Dasar diusulkan oleh Konpiwil dan harus sudah tercantum

dalam acara Muktamar.

BAB XVI

PENUTUP

Pasal 46

Penutup

1. Anggaran Dasar ini disusun sebagai penyempurnaan dan pengganti Anggaran Dasar

sebelumnya, disahkan pada tanggal 28 Oktober 2008 dalam Muktamar Ikatan Remaja

Muhammadiyah XVI di Solo dan dinyatakan berlaku sejak ditanfidzkan.

2. Setelah Anggaran Dasar ini ditetapkan, maka Anggaran Dasar sebelumnya dinyatakan tidak

berlaku lagi.